Umi Supraptiningsih
Biographic Data
| ID | 6843442 |
|---|---|
| NAME | Umi Supraptiningsih |
| GIVEN NAMES | Umi |
| FAMILY NAME | Supraptiningsih |
| SIGNATURE | SUPRAPTININGSIH U |
| AFFILIATIONS | Universitas Islam Madura |
| ORCID | 0000-0003-1767-2703 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 13 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 13 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2014 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2026 |
| H-INDEX | 0 |
Understanding the Sexual Violence Reality
The importance of analyzing sexual violence, which frequently occurs both in the private sphere and in the public sphere where the law does not reach. This paper addresses three questions: (a) How is the low awareness of sexual violence victims manifested in taking legal action, (b) why do sexual violence victims exhibit low awareness in taking legal action, and (c) what is the impact of this low awareness on the law enforcement process. This stu…
Integrating Legal Protection Strategies for Wife and Children Due to Rejection of Marriage Isbat Application
This study explores integrative legal protection strategies for wives and children, bridging normative and sociological perspectives, in the face of Isbat Nikah application rejections. This strategy is essential because it is motivated by the facts in the field, namely that many Isbat Nikah are not registered and have legal consequences. This study uses a qualitative approach; this empirical study is drawn from observation data and interviews wit…
G Gender Analysis
Case Number 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt is interesting to discus because int his case, the applicant's first wife allowed her husband to practice polygamy despite the fact that she can carry out her obligations as a wife, give birth, and she is not disabled or suffering from an incurable disease ( as the conditions contained in the Compilation of Islamic Law). The purpose of this paper is to examine the maslaha of the first wife in allowing polygamy. …
Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia
Ending child marriage is a global strategy to protect children’s rights. However, in some places, this agenda faces resistance. This study explores public resistance to child marriage prevention efforts in Indonesia and Malaysia. This study employs a comparative legal approach between Indonesia and Malaysia by comparing laws and regulations in both countries and the public response to them. It is found that three social factors cause the resistan…
Inequality as a cultural construction
This article investigates the challenges faced by women on Madura Island, East Java, Indonesia in obtaining property rights, particularly in regards to land ownership. In Madurese society, land ownership rights have been largely awarded to male offspring. The study used a constructivist perspective and data from field observations, interviews, document analysis, and literature review to examine how power is perpetuated in Madurese society through…
Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia
The age of marriage enhancement as mandated by Law no. 16 of 2019 is increasing the minimum age for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both women and men. However, this rule has not been accepted wholeheartedly by the community, so there are pros and cons. This study focuses on answering three questions: 1) Why are there pros and cons in the provisions of Law no. 16 in 2019 within a society? 2) What steps are ta…
Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptaka…
Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (Skp3) (Mengkritisi Skp3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)
Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta …
Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa…
Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa memperhatikan asas kemanusiaan (kesehatan dan jiwa), maka tetap tidak ada perlindungan terhadap konsumen
Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand
Thailand is a Moslem minority country with most of Moslem community centered at the plateu of its South area. Therefore, in dealing with any law practice, particularly marriage settlement, they rely on the rules of fiqh school followed by each local Datok Imam Masjid. The Datok himself exists in every village even subvillage and is a delegation from the Commitee of Islam at Province serving to deal with any religious affairs. However, The Commite…
Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan siri. Mereka sadar dan paham bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya. Perempuan hanyalah membutuhkan jaminan untuk kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Peristiwa semacam ini sudah menjadi hal yang …
Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak
Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik secara fisik maupun non fisik demi terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya ko…
No prominent works on this page.
Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak
Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik secara fisik maupun non fisik demi terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya ko…
Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan siri. Mereka sadar dan paham bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya. Perempuan hanyalah membutuhkan jaminan untuk kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Peristiwa semacam ini sudah menjadi hal yang …
Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptaka…
Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (Skp3) (Mengkritisi Skp3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)
Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta …
Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa…
Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa memperhatikan asas kemanusiaan (kesehatan dan jiwa), maka tetap tidak ada perlindungan terhadap konsumen
Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand
Thailand is a Moslem minority country with most of Moslem community centered at the plateu of its South area. Therefore, in dealing with any law practice, particularly marriage settlement, they rely on the rules of fiqh school followed by each local Datok Imam Masjid. The Datok himself exists in every village even subvillage and is a delegation from the Commitee of Islam at Province serving to deal with any religious affairs. However, The Commite…
Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia
The age of marriage enhancement as mandated by Law no. 16 of 2019 is increasing the minimum age for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both women and men. However, this rule has not been accepted wholeheartedly by the community, so there are pros and cons. This study focuses on answering three questions: 1) Why are there pros and cons in the provisions of Law no. 16 in 2019 within a society? 2) What steps are ta…
G Gender Analysis
Case Number 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt is interesting to discus because int his case, the applicant's first wife allowed her husband to practice polygamy despite the fact that she can carry out her obligations as a wife, give birth, and she is not disabled or suffering from an incurable disease ( as the conditions contained in the Compilation of Islamic Law). The purpose of this paper is to examine the maslaha of the first wife in allowing polygamy. …
Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia
Ending child marriage is a global strategy to protect children’s rights. However, in some places, this agenda faces resistance. This study explores public resistance to child marriage prevention efforts in Indonesia and Malaysia. This study employs a comparative legal approach between Indonesia and Malaysia by comparing laws and regulations in both countries and the public response to them. It is found that three social factors cause the resistan…
Inequality as a cultural construction
This article investigates the challenges faced by women on Madura Island, East Java, Indonesia in obtaining property rights, particularly in regards to land ownership. In Madurese society, land ownership rights have been largely awarded to male offspring. The study used a constructivist perspective and data from field observations, interviews, document analysis, and literature review to examine how power is perpetuated in Madurese society through…
Integrating Legal Protection Strategies for Wife and Children Due to Rejection of Marriage Isbat Application
This study explores integrative legal protection strategies for wives and children, bridging normative and sociological perspectives, in the face of Isbat Nikah application rejections. This strategy is essential because it is motivated by the facts in the field, namely that many Isbat Nikah are not registered and have legal consequences. This study uses a qualitative approach; this empirical study is drawn from observation data and interviews wit…
Understanding the Sexual Violence Reality
The importance of analyzing sexual violence, which frequently occurs both in the private sphere and in the public sphere where the law does not reach. This paper addresses three questions: (a) How is the low awareness of sexual violence victims manifested in taking legal action, (b) why do sexual violence victims exhibit low awareness in taking legal action, and (c) what is the impact of this low awareness on the law enforcement process. This stu…
Gender and Women's Rights (7 works) · Political science (7 works) · Humanities (6 works) · Legal Studies and Policies (6 works) · Marriage and Family Dynamics (6 works) · Law (4 works) · Art (3 works) · Philosophy (3 works) · Philosophy (3 works) · Sociology (3 works)