Eka Susylawati
Biographic Data
| ID | 6843447 |
|---|---|
| NAME | Eka Susylawati |
| GIVEN NAMES | Eka |
| FAMILY NAME | Susylawati |
| SIGNATURE | SUSYLAWATI E |
| AFFILIATIONS | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 18 |
| TOTAL CITATIONS | 2 |
| WORKS AS AUTHOR | 18 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2013 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2026 |
| H-INDEX | 1 |
The Transformation of Electronic Mediation
Mediation has gain traction as a tool of non-adversarial dispute resolution; it is more cost-efficient, time-saving, and feasible to extend access to justice. However tech-based mediation causes a more complex issues surrounding legal and ethical matters, particularly when applied to legal system based on normative and religious values, like sharia economy. This study aims to contribute theoretical and normative insights to electronic mediation (…
The Role of Religious Courts in Settling Sharia Economic Disputes in Indonesia
For more than five decades (Since the implementation of Law Number 3 of 2006, which expanded the jurisdiction of religious courts to resolve Sharia economic disputes, there have been various debates regarding the effectiveness and implementation of this policy. Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 clarified the legal position of religious courts, affirming their exclusive authority to adjudicate Sharia economic disputes. Therefore, …
Socio-Cultural Strength
The identification of the Madurese local concept, Bhuppa’-Bhâbhu’-Ghuru-Rato, is a part of the conflict resolution instrument based on social construction theory. This concept serves as a strong foundation underlying the social relationships and moral structure of the Madurese community, which remains deeply rooted in various aspects of daily life. This research aims to analyze the significant role of the socio-cultural value system of the Madure…
Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective
This study examines a sakinah family empowerment by optimizing the role of Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Body for Marital Advisory Guidance and Maintenance (BMAGM)) and parents from a mental revolution perspective. There are three research questions: What is the so-called BMAGM? What and how is the correlation between the national revolution movement and sakinah family empowerment in Indonesia? What strategies are carried …
The Judge Principle Is Active In Case of Divorce In Madura District Religious Court
Dalam persidangan cerai talak terkadang istri bersikap diam dan hanya pasrah dan kemungkinan tidak mengetahui tentang hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah ataupun harta bersama sehingga jika prinsip hakim pasif tersebut digunakan secara penuh maka istri dapat kehilangan hak-haknya karena hakim tidak boleh memutus lebih. Dalam perkembangannya terdapat perubahan yaitu hakim perlu menggunakan prinsip haki…
Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Waris Setelah Berlakunya Uu Nomor 3 Tahun 2006
Walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah berlaku selama hampir 17 tahun (sampai tahun 2006) pada masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi ternyata fungsi peradilan agama dalam menangani perkara waris belumlah maksimal. Dengan berlakunya undang-undang tersebut masyarakat belum dapat mengubah perilaku dari kebiasaan berperkara di pengadilan negeri kemudian beralih ke pengadilan agama. Hal ini oleh sebagian orang diangga…
Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata
Dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan fakta-fakta yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Dan fakta-fakta tersebut haruslah disertai dengan alat-alat bukti, yang telah ditentukan secara limitatif dalam HIR/R.Bg yakni bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam melakukan pemeriksan hakim haruslah mengindahkan…
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kegiatan-Kegiatan Yang Dilarang
The Law Number 5 of 19991 abaut Monopoly practice and unfair bussines competition is one legal refor claims. It is hoped to be able to regulate a good bussines to build a fair competition. Beside “forbidden commitments” form, the law also regulate “forbidden activities”. The kinds of forbidden activities are monopoly, monopsony, marketing segment control and conspiracy. In practice, the law enforcement cannot go smoothly because of multi interpre…
Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama
Salah satu alasan yang sering dijadikan dalil oleh suami dan/atau isteri ketika mengajukan perceraian adalah bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika suami dan/atau isteri berkeinginan untuk bercerai, tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, maka alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dapat dipergunakan. Di pengadilan …
Sengketa Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Waris Akibat Adanya Pilihan Hukum
Hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok dan adil. Salah satu aturan yang mengatur perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, apakah hukum waris Islam,…
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua le…
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua le…
Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan
Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalamhukum waris di Indonesia masih berlaku pluralismehukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam. Sebagaibagian dari hukum perdata dalam hukum waris dikenaladanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakatdapat memilih hukum waris yang akan dianutnya. Denganadanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Undang-Undang Peradilan Agama, p…
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutusperkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkanuntuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal initernyata berbeda dengan penerapan putusan, karenapemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidakmendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputusoleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajianini, yakni bagaimana pelaksan…
Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm Di Indonesia
Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and it expriences dynamical effect since the era of ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The population of Muslim is major, it reaches more than 200 hundred millions people. This becomes sociological and functional considerations to the validity of Islamic law in Indonesia. For the shake of effectiveness, efficiency, and Muslim aspiration fulfillment, it seems feasible …
Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
A traditional law (hukum adat) is a law reflecting anIndonesian character; as a result it has been claimed as thelaw which is genuinely Indonesian. As an unwritten law,nowadays the existence of traditional law is questionable.It has been judged as conservative, stiff, primitive oldfashioned comparing to the development of modernsociety. Some people argue that traditional law is unableto resolve the problems in this globalization era. In facts,tra…
Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental
The field of succession law in Indonesia up to now prevails lawpluralism in which Islamic succession, custom succession andwestern succession law (Burgerlijk Wetboek) exist in society.Among those succession laws, the custom succession one is themost dominant law in society. The custom law that has dynamiccharacteristics also influences to the status of widow to thelegacy oh her late husband, that from time to time it changes. Inparental society, …
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutusperkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkanuntuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal initernyata berbeda dengan penerapan putusan, karenapemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidakmendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputusoleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajianini, yakni bagaimana pelaksan…
Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm Di Indonesia
Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and it expriences dynamical effect since the era of ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The population of Muslim is major, it reaches more than 200 hundred millions people. This becomes sociological and functional considerations to the validity of Islamic law in Indonesia. For the shake of effectiveness, efficiency, and Muslim aspiration fulfillment, it seems feasible …
Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
A traditional law (hukum adat) is a law reflecting anIndonesian character; as a result it has been claimed as thelaw which is genuinely Indonesian. As an unwritten law,nowadays the existence of traditional law is questionable.It has been judged as conservative, stiff, primitive oldfashioned comparing to the development of modernsociety. Some people argue that traditional law is unableto resolve the problems in this globalization era. In facts,tra…
Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental
The field of succession law in Indonesia up to now prevails lawpluralism in which Islamic succession, custom succession andwestern succession law (Burgerlijk Wetboek) exist in society.Among those succession laws, the custom succession one is themost dominant law in society. The custom law that has dynamiccharacteristics also influences to the status of widow to thelegacy oh her late husband, that from time to time it changes. Inparental society, …
Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutusperkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkanuntuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal initernyata berbeda dengan penerapan putusan, karenapemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidakmendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputusoleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajianini, yakni bagaimana pelaksan…
Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan
Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalamhukum waris di Indonesia masih berlaku pluralismehukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam. Sebagaibagian dari hukum perdata dalam hukum waris dikenaladanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakatdapat memilih hukum waris yang akan dianutnya. Denganadanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Undang-Undang Peradilan Agama, p…
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua le…
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam mengadili dan memutus kedua le…
Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Waris Setelah Berlakunya Uu Nomor 3 Tahun 2006
Walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah berlaku selama hampir 17 tahun (sampai tahun 2006) pada masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi ternyata fungsi peradilan agama dalam menangani perkara waris belumlah maksimal. Dengan berlakunya undang-undang tersebut masyarakat belum dapat mengubah perilaku dari kebiasaan berperkara di pengadilan negeri kemudian beralih ke pengadilan agama. Hal ini oleh sebagian orang diangga…
Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata
Dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan fakta-fakta yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Dan fakta-fakta tersebut haruslah disertai dengan alat-alat bukti, yang telah ditentukan secara limitatif dalam HIR/R.Bg yakni bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam melakukan pemeriksan hakim haruslah mengindahkan…
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kegiatan-Kegiatan Yang Dilarang
The Law Number 5 of 19991 abaut Monopoly practice and unfair bussines competition is one legal refor claims. It is hoped to be able to regulate a good bussines to build a fair competition. Beside “forbidden commitments” form, the law also regulate “forbidden activities”. The kinds of forbidden activities are monopoly, monopsony, marketing segment control and conspiracy. In practice, the law enforcement cannot go smoothly because of multi interpre…
Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama
Salah satu alasan yang sering dijadikan dalil oleh suami dan/atau isteri ketika mengajukan perceraian adalah bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika suami dan/atau isteri berkeinginan untuk bercerai, tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, maka alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dapat dipergunakan. Di pengadilan …
Sengketa Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Waris Akibat Adanya Pilihan Hukum
Hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok dan adil. Salah satu aturan yang mengatur perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, apakah hukum waris Islam,…
The Judge Principle Is Active In Case of Divorce In Madura District Religious Court
Dalam persidangan cerai talak terkadang istri bersikap diam dan hanya pasrah dan kemungkinan tidak mengetahui tentang hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah ataupun harta bersama sehingga jika prinsip hakim pasif tersebut digunakan secara penuh maka istri dapat kehilangan hak-haknya karena hakim tidak boleh memutus lebih. Dalam perkembangannya terdapat perubahan yaitu hakim perlu menggunakan prinsip haki…
Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective
This study examines a sakinah family empowerment by optimizing the role of Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Body for Marital Advisory Guidance and Maintenance (BMAGM)) and parents from a mental revolution perspective. There are three research questions: What is the so-called BMAGM? What and how is the correlation between the national revolution movement and sakinah family empowerment in Indonesia? What strategies are carried …
Socio-Cultural Strength
The identification of the Madurese local concept, Bhuppa’-Bhâbhu’-Ghuru-Rato, is a part of the conflict resolution instrument based on social construction theory. This concept serves as a strong foundation underlying the social relationships and moral structure of the Madurese community, which remains deeply rooted in various aspects of daily life. This research aims to analyze the significant role of the socio-cultural value system of the Madure…
The Role of Religious Courts in Settling Sharia Economic Disputes in Indonesia
For more than five decades (Since the implementation of Law Number 3 of 2006, which expanded the jurisdiction of religious courts to resolve Sharia economic disputes, there have been various debates regarding the effectiveness and implementation of this policy. Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 clarified the legal position of religious courts, affirming their exclusive authority to adjudicate Sharia economic disputes. Therefore, …
The Transformation of Electronic Mediation
Mediation has gain traction as a tool of non-adversarial dispute resolution; it is more cost-efficient, time-saving, and feasible to extend access to justice. However tech-based mediation causes a more complex issues surrounding legal and ethical matters, particularly when applied to legal system based on normative and religious values, like sharia economy. This study aims to contribute theoretical and normative insights to electronic mediation (…
Legal Studies and Policies (16 works) · Political science (14 works) · Marriage and Family Dynamics (13 works) · Law (9 works) · Philosophy (7 works) · Philosophy (7 works) · Humanities (6 works) · Islam (6 works) · Law (6 works) · Legal and Social Justice Studies (6 works)