Erdianto Effendi
Biographic Data
| ID | 8819366 |
|---|---|
| NAME | Erdianto Effendi |
| GIVEN NAMES | Erdianto |
| FAMILY NAME | Effendi |
| SIGNATURE | EFFENDI E |
| AFFILIATIONS | Riau University |
| ORCID | 0000-0002-6649-8759 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 7 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 7 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2018 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2023 |
| H-INDEX | 0 |
Trading in influence (Indonesia)
Trading in influence was one of the crimes regulated in UNCAC in 2003. However, in Indonesia, it is not included. Trading in influence is not included in the legislation, this is a gap in itself, and a solution must be found so that the regulation on trading in influence can be implemented. Immediately regulate and close the gaps individuals can exploit in committing criminal acts of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical …
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect
The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims a…
Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi
This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, seconda…
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Persfektif Tujuan Hukum Acara Pidana
Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk …
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang definisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsir…
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Persfektif Tujuan Hukum Acara Pidana
Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk …
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang definisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsir…
No prominent works on this page.
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Persfektif Tujuan Hukum Acara Pidana
Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk …
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang definisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsir…
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru Dalam Persfektif Tujuan Hukum Acara Pidana
Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk …
Tafsir Ayat Sifat Melawan Hukum Materil Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Kaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka tindak pidana korupsi. Salah satunya karena berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang definisi melawan hukum (wederrechtelijke). Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsir…
Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi
This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, seconda…
Trading in influence (Indonesia)
Trading in influence was one of the crimes regulated in UNCAC in 2003. However, in Indonesia, it is not included. Trading in influence is not included in the legislation, this is a gap in itself, and a solution must be found so that the regulation on trading in influence can be implemented. Immediately regulate and close the gaps individuals can exploit in committing criminal acts of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical …
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect
The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims a…
Legal Studies and Policies (7 works) · Political science (7 works) · Indonesian Legal and Regulatory Studies (6 works) · Legal and Social Justice Studies (6 works) · Art (4 works) · Humanities (4 works) · Business (3 works) · Law (3 works) · Criminology (2 works) · Legal and Policy Analysis in Indonesia (2 works)