Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia
Bibliographic Data
| ID | 22117673 |
|---|---|
| Authors | Taryono Taryono (0000-0003-1425-969X, Universitas Satyagama), RR Dewi Anggraeni (0000-0002-1869-7286, Universitas Pamulang), Nur Rohim Yunus (0000-0003-2782-1266, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta), Annissa Rezki (Universitas Jayabaya) |
| Year | 2021 |
| Volume | 8 |
| Issue | 2 |
| Pages | 649-662 |
| Publication date | 2021-03-31 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 2356-1459 • E-ISSN: 2654-9050 |
| Publisher | LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (PUBLISHER) |
| DOI | 10.15408/sjsbs.v8i2.20253 |
| OpenAlex | W3145722268 |
| Language | EN |
| Citations received | 11 |
A solid and responsible execution of construction management is referred to as good governance. Understanding the ideals behind good government is the secret to understanding it. A calculation of a government's success can be obtained by starting with the ideals in the philosophy of governance. As we enter the age of globalization and the introduction of regional sovereignty, the government's roles and obligations grow in tandem with the community's growing demand for fast, convenient, cheap, and decent services. The public wants the government to pay serious resources to fighting graft, collusion, and nepotism (KKN) in order to build a prosperous future. In this paper, a descriptive qualitative methodology is used with the aim of making it easier for writers to describe, analyze, and understand about Good Governance and Leadership.Keywords: Good Governance, Leadership, Governance AbstrakDalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip dalam konsep governance akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Memasuki era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah kian meningkat sesuai dengan menguatnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah,dan baik. Masyarakat menuntut agar pemerintahmemberikan perhatian yang sungguh-sungguhdalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahanyang bersih dan mampu menyediakan good pub-lic services sebagaimana yang diharapkan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskripsif dengan tujuan agar memperudah penulis dalam menjabarkan, menganalisa dan memahami mengenai Good Governance and Leadership.Kata Kunci: Good Governance, Leadership, Pemerintahan
Business · Business administration · Corporate governance · Economics · Humanities · Management · Political science · Employee Performance and Management · Public Administration · Public Administration in Developing Nations · Sustainability, Governance, and Employment Studies
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019
Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum
Peranan Jaksa Sebagai Dominus Liitis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Pertanian Berbasis Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kewirausahaan
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi
Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua
The Urgency of Mediation in the Religious Courts
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia
Perkembangan dan Keminatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan
| Unique citing works | 11 |
|---|---|
| Citations per year | 2,75 |
| Citation span | 2022 - 2023 (2) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 11 |