Disain Sistem Pemilu Menyederhanakan Jumlah Partai Dalam Mendukung Penerapan Sistem Non-Presidensial Threshold Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemilu presiden. Bertolak dari hal tersebut dan karena Indonesia menganut sistem kepartaian pluralisme ekstrim, maka perlunya disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai untuk mendukung penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem non-presidensial threshold (ambang batas pencalonan nol peren) yang rencananya diterapkan pada pemilu 2029, yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Terkait dengan itu, artikel ini akan membahas: (1) Penerapan sistem non-presidensial threshold dengan pilihan sistem kepartaian pluralisme ekstrim dan sejumlah masalah yang ditimbulkannya dalam pemerintahan; (2) Disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai dalam mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold dan dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah literature review, yang mengulas rangkuman pemikiran dari beberapa sumber pustaka untuk mengembangkan pengertian, teori tentang sistem pemilu dan unsur-unsurnnya, sistem kepartaian, dan sistem non-presidensial threshold. Untuk tujuan tersebut, maka pendekatan yang digunakannya adalah Pilihan Rasional Kelembagaan (Rational Choice Institutionalisme, RCI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem non-presidensial threshold dengan pilihan multi partai akan menimbulkan sejumlah masalah dalam pemerintahan Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, melalui penerapan sistem non-presidensial threshold, maka perlunya disain sistem pemilu bagi penyederhanaan sistem kepartian yakni menciptakan sistem kepartaian pluralisme moderat

Policy making · Indonesian Election Politics and Participation · Indonesian Legal and Regulatory Studies · Legal Studies and Policies