Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat

Bibliographic Data

ID22317455
AuthorsMuhammad Kudhori (0000-0002-6276-3084, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, corresponding author)
Year2019
Volume18
Issue1
Pages33
Publication date2019-01-04
Peer ReviewedYes
Open AccessYes
TypeARTICLE
VenueIJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (JOURNAL)
Journal identifiersISSN: 1411-9544 • E-ISSN: 2477-8036
PublisherUniversitas Islam Negeri Salatiga (PUBLISHER)
DOI10.18326/ijtihad.v18i1.33-56
OpenAlexW2913817588
LanguageEN
Citations received7

The debate of wearing veil happened since Sahabah having different opinion in translating the meaning of hijab (ayah that contains of commandeering women to cover their body) itself. This difference about wearing veil makes us to discuss more from fiqh perspective. It is about covering women’s body from other man (ajnabi>). The great religion teacher (ulama) said that the rule of using veil is divided into three parts. They are Must (wajib), Sunnah (sunah), Mubah. Some of them said that veil (cadar) only for fashion or habitual. There is no relation between wearing veil with sharia. Another opinion, such as the Great Religion Teacher of NU (Nahdatul Ulama) said that women should wear veil. In conclusion, the wearing of veil is a khilafiyah problem among the Great Religion Teacher. The wise step to face it that receiving many kinds of opinions about wearing veil. The pro side should not feel the best among others. the cons side also should not blame the pro side. Each of them might not use their law and policy to obstruct other group to obey their rule based on their understanding and believing, because it is guaranteed by the constitution of 1945. Wearing veil or not is a privilege for each woman and it is already guaranteed by the constitution itself. For woman who wearing veil, they should be flexible. It means, in certain condition, they need to open their veil.Keywords: veil, woman, aurat, sharia, khilafiyah. Abstrak:Perdebatan tentang cadar telah terjadi sejak masa para sahabat saat mereka berbeda pendapat dalam menafsiri ayat h}ija>b (ayat yang berisi perintah menutup aurat bagi perempuan). Perbedaan ini kemudian merambah pada ranah fikih tentang aurat perempuan yang harus ditutupi saat berada di hadapan laki-laki lain (ajnabi>). Dari penulusuran pendapat para ulama, hukum memakai cadar setidaknya terbagi menjadi tiga; wajib, sunah dan mubah. Ada sebagian ulama yang berpendapat cadar hanyalah merupakan fashion atau kebiasaan (adat). Cadar masuk dalam ranah budaya yang sama sekali tidak berkaitan dengan syariat. Penulusuran terhadap pendapat para ulama Nusantara yang kitab-kitabnya banyak dikaji dan dijadikan rujukan oleh muslim Nusantara, terutama kalangan pesantren yang bercorak Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan bahwa para ulama Nusantara banyak yang menganjurkan pemakaian cadar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cadar merupakan permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama. Sikap yang paling bijak dalam menanggapi permasalahan ini adalah saling menghargai berbagai macam pendapat yang ada. Kelompok yang pro dengan pemakaian cadar hendaknya tidak merasa pendapatnya paling benar, sehingga menyalahkan kelompok lain yang tidak sepakat dengan pemakaian cadar. Demikan pula sebaliknya, kelompok yang tidak sepakat dengan cadar juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang memakai cadar. Masing-masing juga tidak boleh menggunakan kebijakan dan kekuasannya untuk menghalangi kelompok lain menjalankan ajaran agamanya sesuai yang dipahami dan diyakininya, karena menjalankan ajaran agama sesuai yang dipahami dan diyakini dijamin oleh UUD 1945. Memakai atau tidak memakai cadar merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Bagi para pemakai cadar hendaknya juga dapat bersikap luwes, tidak kaku jika dalam kondisi-kondisi tertentu yang dilegalkan syara’ diharuskan membuka cadarnya.Kata kunci: cadar, perempuan, aurat, syariah, khilafiyah

Constitution · Epistemology · Political science · Sociology · Gender and Women's Rights · Law · Legal and Social Justice Studies · Legal Studies and Policies · Philosophy

Tools

Open DOIOpen Access