Konflik Hukum Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Bibliographic Data

ID22324166
AuthorsHasna Lathifatul Alifa (Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta), Ali Sodiqin (0000-0002-2360-2456, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta), Bian Ambarayadi (Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta)
Year2023
Volume20
Issue2
Pages193-214
Publication date2023-10-25
Peer ReviewedYes
Open AccessYes
TypeARTICLE
VenueJusticia Islamica (JOURNAL)
Journal identifiersISSN: 1693-5926 • E-ISSN: 2502-7646
PublisherSTAIN Ponorogo (PUBLISHER • ID)
DOI10.21154/justicia.v20i2.5922
OpenAlexW4392841298
LanguageEN
Citations received1
References cited5

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konflik hukum tentang legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Terjadi benturan hukum antara ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, dengan Pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaporkan dan dicatatkan. Dalam pasal 35 huruf (a) dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Disharmoni peraturan perundang-undangan tentang peraturan perkawinan beda agama telah mempengaruhi penafsiran ketentuan hukum, sehingga pada praktiknya mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana menyelaraskan ketentuan hukum yang berbeda antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis terhadap masalah legalitas hukum perkawinan beda agama dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan teori efektifitas hukum pemikiran Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disharmoni hukum perkawinan beda agama menyebabkan terjadinya multi interpretasi bagi hakim dalam menetapkan keabsahan perkawinan beda agama. Regulasi yang tidak jelas menyebabkan aturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konflik antar lembaga hukum. Faktor aturan hukum menjadi akar utama tidak efektifnya aturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Disharmoni antar aturan hukum berdampak pada konflik antar lembaga hukum dan berpengaruh terhadap praktik perkawinan beda agama di masyarakat

Citizenship · Legal research · Normative · Paragraph · Political science · Politics · Principle of legality · Sociology · Gender and Women's Rights · Law · Legal Studies and Policies · Marriage and Family Dynamics

Tools

Open DOIOpen Access