Dua Dekade Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience) Masyarakat Agam

Menguak Akar Hukum, Religius, Kultural dalam Menolak Peraturan Pemerintah

Bibliographic Data

ID22353179
AuthorsMuhammad Taufik (0000-0002-4130-9974, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang), Alfan Miko (Andalas University), Alfan Miko Alfan Miko, Indraddin Indraddin (Andalas University), Bob Alfiandi (Andalas University), Bob Alfiandi Bob Alfiandi, Abdul Halim (0000-0002-9821-2655, UNSW Sydney)
Year2026
Volume11
Issue1
Pages139-157
Publication date2026-04-06
Peer ReviewedYes
Open AccessYes
TypeARTICLE
VenueAl-Istinbath: Jurnal Hukum Islam (JOURNAL)
Journal identifiersISSN: 2548-3374 • E-ISSN: 2548-3382
PublisherIAIN Curup (PUBLISHER)
DOI10.29240/jhi.v11i1.14452
OpenAlexW7161990397
LanguageEN
Citations received1

Pembangkangan sipil merupakan strategi perlawanan non-kekerasan terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak adil. Studi ini menganalisis bentuk dan faktor determinan pembangkangan sipil masyarakat Kabupaten Agam terhadap PP No. 84 Tahun 1999 yang mengatur perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan memadukan pendekatan hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Temuan menunjukkan bahwa pembangkangan sipil masyarakat tidak hanya berasal dari ketidaksepakatan administratif, tetapi juga berakar pada legitimasi kultural dan religius yang kuat, terutama melalui interaksi antara adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam. Pembangkangan sipil ini dilakukan secara terbuka, non-kekerasan, dan bertahan lebih dari dua dekade, menandakan krisis legitimasi hukum dan efektivitas (delegitimasi) kebijakan negara. Studi ini menegaskan pentingnya keadilan prosedural, keterlibatan publik, serta rekognisi terhadap sistem hukum dalam formulasi kebijakan tata ruang yang berkeadilan di Indonesia

Zeitgeist · Indonesian Election Politics and Participation · Legal Studies and Policies · Marriage and Family Dynamics

Tools

Open DOIOpen Access