Kite Hadap je lah

Agenda pembangunan di Indonesia seringkali menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam implementasi kerangka kebijakan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam PERMENKO Bidang Perekonomian No. 7/2023, yang secara resmi menetapkan Pulau Bertuan dan sebagian Pulau Alang sebagai lokasi PSN yang dikenal sebagai Proyek Raksasa Eco-City. Penunjukan ini memberikan konteks penting untuk memahami, secara lebih mendalam, ketegangan yang muncul antara negara dan masyarakat lokal terkait kendali dan makna ruang hidup. Studi ini dilakukan di Kelurahan Elang menggunakan pendekatan etnografi kualitatif dengan teknik purposive sampling, dan dianalisis melalui konsep jejak resistensi untuk mengkaji dinamika bentuk-bentuk resistensi sehari-hari dalam masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa konflik agraria di Elang bermula dari perebutan legitimasi antara negara dan penduduk lokal atas kendali ruang hidup mereka. Negara, melalui perubahan status tanah, kebijakan HPL, dan mandat Proyek Raksasa Eco-City, membingkai pembangunan sebagai agenda progresif yang mengharuskan reorganisasi spasial. Sebaliknya, komunitas Elang mengonseptualisasikan tanah sebagai ruang hidup yang dibentuk oleh sejarah panjang praktik pembukaan lahan dan permukiman. Pertemuan antara dua rezim legitimasi ini menghasilkan berbagai bentuk marginalisasi, mulai dari intimidasi dan ancaman hingga bentuk kekerasan yang lebih halus. Di tengah ketidakpastian ini, komunitas merespons melalui strategi perlawanan yang cair, mulai dari bentuk penolakan sehari-hari dan pemasangan spanduk protes hingga pembentukan organisasi AMP dan penggunaan media sosial sebagai wadah kontestasi narasi. Keterlibatan mahasiswa dan LSM semakin memperkuat posisi komunitas sebagai subjek politik yang menuntut keadilan dan pengakuan.

Agriculture, Land Use, Rural Development · Extractivism and Socioeconomic Issues · Hydropower, Displacement, Environmental Impact