Sayuti Sayuti
Biographic Data
| ID | 8418563 |
|---|---|
| NAME | Sayuti Sayuti |
| GIVEN NAMES | Sayuti |
| FAMILY NAME | Sayuti |
| SIGNATURE | SAYUTI S |
| AFFILIATIONS | Tadulako University |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 7 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 7 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2015 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2024 |
| H-INDEX | 0 |
Inconsistency of Salafi’s Bid’ah Concept
For the past century, bid’ah (in English know as religious innovation) has been a fundamental sociological problem in modern Muslim life. Regarding this aspect, during the COVID-19 pandemic, Salafi group in Indonesia used a different method to evaluate bid’ah in the rules of Islamic practices. Therefore, this research aimed to illustrate the dynamics of Salafi understanding of bid’ah in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The data collected w…
Freedom of Speech Without a Direction
Attempts to equate freedom of speech with other rights, such as freedom of expression or freedom of opinion, are wrong. Because these rights already have their respective territories, both in efforts to promote them and in terms of settling legal violations. However, in practice in Indonesia, this error still occurs, the indications are that there is still no law that specifically regulates freedom of speech. On that basis, this article wants to …
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda …
Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)
Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketert…
Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)
Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketert…
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda …
Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era
Decentralization is a form of democratization used to push development at district level. The formation of new autonomous regions results into more land conversion and politicization of society, rather than the strengthening of food security and the wellbing of farmers. This study examines the effectivity of local policy of Sigi District South Sulawesi to strengthen food security and elevate the prosperity of farmers. Through qualitative methods …
No prominent works on this page.
Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era
Decentralization is a form of democratization used to push development at district level. The formation of new autonomous regions results into more land conversion and politicization of society, rather than the strengthening of food security and the wellbing of farmers. This study examines the effectivity of local policy of Sigi District South Sulawesi to strengthen food security and elevate the prosperity of farmers. Through qualitative methods …
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda …
Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)
Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketert…
Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)
Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketert…
Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Menurut sistem tata urut perundangundangan Indonesia, Perda berada pada tingkat terendah dari tata sistem urut perundang-undangan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan tersebut diberikan diberikan kepada Parlemen (DPRD) dan Kepala Daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak Perda …
Freedom of Speech Without a Direction
Attempts to equate freedom of speech with other rights, such as freedom of expression or freedom of opinion, are wrong. Because these rights already have their respective territories, both in efforts to promote them and in terms of settling legal violations. However, in practice in Indonesia, this error still occurs, the indications are that there is still no law that specifically regulates freedom of speech. On that basis, this article wants to …
Inconsistency of Salafi’s Bid’ah Concept
For the past century, bid’ah (in English know as religious innovation) has been a fundamental sociological problem in modern Muslim life. Regarding this aspect, during the COVID-19 pandemic, Salafi group in Indonesia used a different method to evaluate bid’ah in the rules of Islamic practices. Therefore, this research aimed to illustrate the dynamics of Salafi understanding of bid’ah in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The data collected w…
Political science (7 works) · Indonesian Legal and Regulatory Studies (5 works) · Legal Studies and Policies (5 works) · Legal and Policy Analysis in Indonesia (3 works) · Philosophy (3 works) · Humanities (2 works) · Indonesian Election Politics and Participation (2 works) · Law (2 works) · Physics (2 works) · Sociology (2 works)